JAKARTA, KARYARAKYATKU.COM–Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar Rapat
Koordinasi Nasional Se-Indonesia di Mercure Convention Centre Ancol (MCCA), Sabtu 17
November 2018. Rakornas tersebut dihadiri setidaknya oleh 3500 delegasi dari 514 KPU
kabupaten/kota di 34 provinsi.
Nasruddin Zaelani, Komisioner KPU Kabupaten Bone dalam rilisnya menyebutkan, Gelaran Rakor
ini sendiri bertujuan untuk memberi pembekalan kepada komisioner dan sekretaris dalam
menghadapi persiapan Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.
Turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional tersebut, yakni Menteri Dalam Negeri, DKPP,
Bawaslu RI, Wakil Ketua DPR RI, serta Ombudsman.
Ketua KPU RI Arief Budiman, dalam sambutanya mengatakan, anggota KPU kabupaten/kota harus
memiliki tanggung jawab lebih untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang aman dan lancar.
“Anggaran siap. Jadi, tidak ada alasan lagi KPU kabupaten/kota tidak siap menyelanggarakan
Pemilu 2019 karena alasan anggaran,” ungkap Arief.
Tidak hanya itu, Arief Budiman juga menuturkan, Anggota KPU di setiap kabupaten/kota, harus
mempersiapkan penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Kesemuanya harus bisa menjadi
pelopor untuk menopang dan bekerja sepenuh waktu pada Pemilu Serentak 2019.
Arief Budiman turut mengungkpkan jika kebutuhan logistik tiap KPU kabupaten/kota dalam
status aman.
“Logistik masing-masing kabupaten/kota sudah 70 persenter distribusi. 24 persen lainnya
sudah diproduksi dan sementara distribusi. Lebihnya yang 6 persen yakni hologram dan
surat suara akan didistribusikan pada Januari Februari 2019.”
Arief juga mengaku jika pihaknya telah berkoordinasi baik dengan setiap Satker. Termausuk
dengan pihak keamanan, dalam hal ini Polri terkait penempatan masing masing anggotanya.
Terkait Data Pemilih, Arief mengaku masih ada beberapa persoalan. Sehingga belum bisa
selesai hingga sekarang.
“Masih banyak persoalan pemutakhiran data pemilih. Sejauh ini KPU mendapat waktu 30 hari ke
depan hingga penetapan DPT.”
Kendati demikian, Arief Budiman optimistis KPU RI siap menyelenggarakan Pemilu 2019. Bahkan
lebih baik dan lebih demokratis dibanding sebelumnya untuk mendapatkan pemimpin yang
berkualitas.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Tjahyo Kuumolo yang juga hadir dalam Rakornas tersebut,
mengapresiasi kerja KPU sejauh ini. Mendagri menganggap KPU telah sukses melaksanakan
Pilkada serentak pada 2018 lalu.
“Kerja keras anggota KPU RI hingga tingkat PPS menjadi tolak ukur kerja kesuksesan Pemilu
2019 nantinya. Riak dan masalah akibat pilkada maupun pemilu sekiranya dapat dideteksi
sedini mungkin agar tidak terulang lagi kejadian pembakaran kantor seperti yang terjadi di
Papua karena menolak hasil putusan MK.” Jelasnya.
Tjahyo Komulo percaya sepenuhnya terhadap KPU yang mengedepankan integritas serta bebas
dari intervensi pihak manapun. Dan yang terpenting menurut Tjahyo, ialah harapan adanya
peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 dibanding dengan pilkada tahun
2018.
Akhir sambutannya, Mendagri menegaskan ke awak media yang hadir, jika tidak ada satupun
PKPU dibuat oleh KPU yang menyimpang.
Sebagaimana di ketahui, sebelumnya PKPU No. 20 tentang Pencalonan Calon Legislatif yang
tidak memperbolehkan mantan koruptor, bandar narkoba, dan pelaku pidana pelecehan anak
dibawa umur untuk ikut dalam kontestasi Pemilu 2019. Namun dari hasil Yudical review
Mahkamah Agung, aturan tersebut dianulir dan tetap memberikan kesempatan kepada mereka
untuk ikut dalam Pemilu Legislatif 17 April 2019 mendatang. (andibasri)
.
Komentar