KARYARAKYATKU.COM, BONE–Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, sulawesi selatan intens memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang mengalami keterbelakangan ekonomi atau masyarakat yang tidak berkemampuan.
Perjuang untuk masyarakat miskin, baik kaum miskin kota maupun kaum miskin pedesan perlu diperjuangkan agar bisa menikmati apa yang dinikmati yang lain khususnya masalah bantuan dari pemerintah.
Bantuan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berasas atas keadilan, sehingga semua yang berhak untuk itu mendapatkannya.
Banyak bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu, seperti bantua Program Keluarga Harapan (PKH) harus dinikmati masyarakat yang memang berhak untuk itu.
Tapi tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya punyak hak untuk itu tapi tidak mendapatkan, hal seperti ini terkadang menjadi ocehan masyarakat dan menilai pemerintah tidak adil.
Adanya infomrasi yang berkembang, bahwa pemerintah pusat akan melakukan pemambahan kouta PKH, sehingga Komisi IV langsung melakukan Kunker di Kementrian Sosial.
Kepada Karya Rakyatku.Com, Selasa (5/3/2019) Ketua Komisi IV DPRD Bone, dr.Andi Ryad Baso Padjalangi, menyambangi Kementrian Sosial untuk memperjuangkan tambahan kouta penerima PKH di Kabupaten Bone.
“Komisi IV DPRD Bone memperjuangkan kouta tambahan PKH di Kementria Sosial, ini sebagai wujud nyata kepedulian anggota DPRD Bone pada masyarakat,”tuturnya.
lanjut dia katakan, sebagai wujud nyata pengabdian kami (anggota DPRD) pada masyarakat maka ketika ada informasi seperti itu, kami harus jemput bola.
Bukan hanya itu kesusahan-kesuhan masyarakat harus diberikan perbantuan dan advokasi, sehingga masyarakat bisa keluar dari kesusahannya. (Andi Basri)
Komentar