(*)
WATAMPONE, KARYA RAKYATKU.COM–Mantan Kepala Cabang Dinas Kecamatan (CDK) Pendidikan boleh bernafas lega, karena ada informasi yang menggembirakan, bahwa Biaya Oprasional (BOP) yang tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone 2018 lalu akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bone 2019 Perubahan.
Seperti yang diungkapkan Saipullah Latif, SE, MSi usai melakukan pertemuan dan konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Hasil konsultasi Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone di Kemendagri disepakati bahwa BOP Mantan CDK Pendidikan yang saat ini belum dibayarkan akan dibayarkan setelah APBD Bone 2019 perubahan ditetapkan.
“Setelah Banggar melakukan Konsultasi di Kemendagri terkait masalah BOP mantan CDK Pendidikan yang belum dibayarkan, akan dianggarkan melalui pos utang daerah, dalam APBD Bone 2019 perubahan,”jelasnya melalui telpon selulernya, Jumat (26/7/2019).
Lanjut Wakil Ketua Komisi I ini, kepastian pembayaran BOP mantan CDK Pendidikan, hasil konsultasi Banggar DPRD Bone, yang sebelumnya tidak ada kepastian pembayaran, karena pihak eksekutif tidak bisa mengambil kebijakan untuk mata anggaran pada APBD Perubahan.
Jadi menurut Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bone ini, adanya kepastian pembayaran BOP mantan Kepala CDK Pendidikan karena perjuangan Banggar.Seandainya Banggar tidak melakukan konsultasi, maka dipastikan tidak ada kepastian penganggaran dalam APBD perubahan, apatah lagi namanya pembayaran.
Sekadar diketahui bahwa ada sekitar 17 Mantan Kepala CDK Pendidikan tidak dibayarkan BOP nya pada tahun 2018 lalu, sehingga mereka mengadukan nasibnya di DPRD Bone beberapa waktu lalu.
Dari pengaduan tersebut pihak DPRD Bone melalui Banggar melakukan kunjungan kerja di Kementrian Dalam Negeri.
Kenapa kunjungannya dan konsultasinya di Kentrian Dalam Negeri, karena menurut Saipullah, Kemendagrilah yang membuat regulasi terkait masalah tersebut.
Sebelum melakukan Konsultasi di Kemendagri, Banggar DPRD Bone juga melakukan konsultasi di Kementrian Pendayagunaan Apatur Negaran dan Reformasi Birokrasi.
Banggar di Kementrian tersebut mengkonsultasikan Pengembalian TPP yang dialami ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bone. (aba)
Komentar