(*)
WATAMPONE, KARYA RAKYATKU.COM–Usai Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone masa jabatan 2019-2024 yang digelar 12 Agustus 2019 lalu, sejumlah agenda yang harus diselesaikan.
Pimpinan Sementara DPRD Bone, sesuai dengan amanat PP 12 Tahun 2018 tentang Tata tertib DPRD, mengamanahkan bahwa yang menjadi pimpinan sementara DPRD ada dua orang masing-masing Partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua.
Di DPRD Bone perolehan kursi terbanyak pertama hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu Partai Golkar memperoleh suara terbanyak pertama sehingga secara otomatis menjadi pimpinan sementara (Andi Akbar Yahya), sementara ada tiga Partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua masing-masing lima kursi yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.
Gerindra disamping memperoleh kursi terbanyak kedua juga memperoleh suara terbanyak kedua sehingga berhak menjadi Wakil ketua semntara yakni Bustanil Arifin Amri.
Untuk memperlancar pendistribusian anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan, maka partai politik baik partai politik yang bisa membentuk fraksi utuh maupun partai politik yang tidak cukup kursi untuk membentuk fraksi harus utuh harus membentuk fraksi gabungan.
Informasi yang dihimpun di sekretariat DPRD Bone, melalui Kabag Umum Ihsan Samin, SP, MM, Jumat (23/8/2019) menyebutkan ada Delapan Fraksi sudah terbentuk yakni enam fraksi utuh dan dua fraksi gabungan.
Faksi utuh masing-masing
1. Fraksi Golkar ketua, Andi Ryad Baso Padjalangi (9 kursi)
2. Fraksi Gerindra, Ketua Bustanil Arifin, (5 Kursi)
3. Fraksi PAN bergabung Perindo, Ketua Andi Wahyudi Taqwa,(PAN 5, Perindo 1)
4. Fraksi Demokrat (Belum ada ketua), (5 kursi)
5. Fraksi Nasdem (Belum ada ketua), (4 kursi)
6. Fraksi PKS Ketua Muhammad Ramli.(4 kursi)
Dua fraksi gabungan yakni,
1.Fraksi Demokrasi Bintang Perjuangan yakni PDIP dan PBB, ketua fraksi Bahtiar Malla. (PDIP 3, PBB 2)
2.Fraksi Kebangkitan Persatuan Nurani Rakyat yakni PKB, PPP dan Hanura ketua Muhammad Asrul (PKB 3,
PPP 2 dan Hanura 2), (aba)
Komentar