oleh

Prihatin Melihat Kondisi Jalan, Sejumlah Elemen Masyarakat Turun Tangan. Saipullah latif, “Nilai Kegotongroyongan Masyarakat Bone Sangat Tinggi”

WATAMPONE, KARYA RAKYATKU.COM– Kondisi Jalan di Kabupaten Bone, baik di Kota maupun di Pedesaan semakin memprihatinkan. Kondisi ini diperparah dengan intensitas curah hujan beberapa bulan terakhir ini sangat tinggi.

Disamping itu menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) beberapa waktu lalu, bahwa kondisi ini juga dipengaruhi usia jalan yang suah lewat batas pemeliharaan.

Dari Kondisi ini menurutnya, tambal (Lapling) yang satu berlubang yang lain, sementara anggran untuk pemeliharaan terbatas.

“Anggaran pemeliharaan sangat terbatas, hanya sekira Rp.1, 2 Milyar,”Jelas Kabid Sarana Jalan dan Jembatan H.Jibang kepada Karya Rakyatku.com

Melihat kondisi dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, beberapa element masyarakat ikut prihatin, seperti forum Pembela Islam (FPI) Kabupaten Bone bersama element masyarakat lainnya bahu membahu memperbaiki beberapa ruas jalan di kota Watampone.

Mereka menambal jalan berlubang dengan cara mengecor jalan-jalan yang dianggapnya sangat mebahayakan masyarakat, seperti jalan Sambaloge Baru dan Husain Jeddawi.

Bukan cuma itu KAHMI bersama HMI Cabang Bone juga melakukan aksi yang sama.Kahmi dan HMI sangat prihatin sehingga mereka memperbaiki jalan dengan melakukan pengecoran jalan di Depan tempat para yang terhormat berkantor (DPRD) Bone.

Melihat kondisi dan fenomena tersebut, Wakil Ketua Komisi I Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Bone, Saipullah latif menilai apa yang dilakukan masyarakat merupakan bukti dan wujud nyata, bahwa masyarakat Bone masih punya budaya gotong royong untuk peduli dengan kepentingan umum,

Namun demikin menurut Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, pemerintah harus peka melihat fenomena tersebut.

“Jujur saya katakan pembangunan infrastruktur memang prioritas untuk dianggarkan, dan saya selalau berjuang di DPRD untuk priorotas anggaran yang pro rakyat,”jelasnya.

Akan tetapi menurutnya, posisi kami di DPRD Bone minoritas, sementara keputusan di DPRD adalah kolektif kolegial.

Kedengan memang ada anggaran cukup banyak dalam APBD, tapi sebagian besar adalah belanja pegawai atau gaji pegawai, hanya sekitar 40 persen untuk belanja pisik (aba)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *