(*)
WATAMPONE, KARYA RAKYATKU.COM– Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bone menggelar unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone, Senin (02/01/2020).
Domenstarasi dipimpin Andi Ardiman dan diterima sejumlah anggota DPRD Bone yang tergabung dalam tim penerima aspirasi yang diketuai Saipullah Latif dan sejumlah tim penerima aspirasi lainnya seperti Andi Muhammad Wahyu Herman, Hj. Andiani Alimuddin Page, Hj Suharni dan Indra Jaya selaku koordinator Tim penerima aspirasi.
Beberapa orang dari Aiansi Masyarakat Peduli Bone menyampaikan pokok pikirannya terkait masalah rencana pembangunan Tower yang direncanakan pemerintah Kabupaten Bone yang menelan anggaran yang dinilai cukup besar.
Intinya Aliansi Masyarakat Bone menolak pembangunan Tower, karena dinilai mencederai perasaan masyarakat.
“Tower itu tidak penting, yang penting adalah kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur jalan, jembatan, Air, itu lebih penting ketimbang Tower,” ungkap beberapa pengunjuk rasa.
Kalaupun kesemuanya infrastruktur dasar masyarakat sudah terpenuhi barulah beralih pada pembangunan Tower.
Sementar itu legislator dari Partai Bulan Bintang Saipullah Latif saat menerima aspirasi, menyampaikan bahwa anggaran untuk pembangunan kantor atau Tower sudah disetuji oleh 45 anggota DPRD dalam Rapat Paripurna Penetapan APBD 2020.
Tapi itu bukan barang baku yang tidak bisa dilakukan perubahan, yang tidak bisa dirubah hanya Al Qur’an dan Hadis.
Apapun yang bapak, ibu sampaikan akan kami teruskan pada pimpinan DPRD untuk ditindak lanjuti untuk rapat dengar pendapat dengan OPD terkait.
Menurut Ketua Komisi I ini, pembangunan Tower bukan prioritas, yang priorotas itu tepat infratruktur dasar masyarakat seperti jalan dan jembatan.
“Yang tidak bisa itu adalah ketika infratruktur dasar masyarakat dikesempaingkan dan mendahulukan yang tidak prioritas, akan tetapi kepentingan dasar masyarakat tetap menjadi utama dan itu juga sudah dianggarkan, oleh itu tidak ada salahnya juga menganggarkan pembangunan Tower,”sebutnya.
Lanjut Ketua PBB Kabupaten Bone ini bahwa kalaupun ada anggota DPRD yang menyebutkan bahwa Tower tidak dibahas dalam pembahasan APBD, itu hanya oknum saja, yang jelasnya dalam naskah APBD pembangunan Tawer tercantum sangat jelas dan sudah disetuji oleh 45 angota DPRD Bone. (andi basri)
Komentar