(*)
BONE, KARYARAKYATKU.COM–Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Bone 2019 saat ini dibahas di Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone.
Senin (26/11) SUDAH ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menyampaikan program-
program yang akan dilaksanakan tahun 2019, Dari program program tersebut berbagai infut dan keritikan dari anggota Banggar itu sendiri.
Seperti pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PU dan PUR) Kabupaten Bne Sulawesi Selatan, dimana
ada beberapa item anggaran yang dikritisi anggota Banggar Saipullah Latif, SE, M.Si.
Menurutnya item anggaran tersebut dinilainya tidak merata karena hanya pada kecamatan tertentu saja. Politisi Patai Bulan Bintang (PBB) menyebut, seperti pada progran sarana jalan dan jembatan.
Pekerjaan Pegaspalan atau Hormix misalnya yang dianggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 32 M
harus menganut asas pemerataan dan berkeadilan. Kenapa saya katakan demikin karena dari penjelasan Kadis PU dan PUR yang ada di RAPBD 2019, saya melihatnya tidak menganut asas pemertaan dan tidak berkeadilan.
Saipullah mencontohkan bahwa pada item pekerjaan pengaspalan atau hotmix, dimana ada satu kecamatan mendapatkan dua paket pengaspalan, sementara ada kecamatan lain satu paket pengaspalanpun tidak ada. Tapi sayangnya Saipullah tidak menyebutkan kecamatan mana yang dimaksud mendapat lebih dari satu paket.
Seperti itulah yang harus dirasionalisasi, karena tidak menggunakan asas pemerataan dan
lebih-lebih tidak berkeadilan.
“Tidak boleh ada kecamatan yang diprioritaskan sementara ada kecamatan yang di anak tirikan,”tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone ini.
Andi Basri
Komentar