(*)
WATAMPONE, KARYA RAKYATKU.COM– Perkawinan anak masih saat ini masih terjadi ditengah engah masyarakat Sulawesi selatan terkhusus di Kabupaten Bone, membuat beberapa organisasi prihatian akan hal tersebut.
Seperti Institute of Comunity Justice (ICJ) melihat bahwa perkawinan anak salah satu faktor rendahnya Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia termasuk Kabupaten Bone, sulawesi selaan.
Hal tersebut diungkapkan Direktur ICJ Provensi sulawesi selatan ferry Membaya usai mengikuti ekspos yang dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BapemPerda) Dewan perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Selasa (12/1/2021).
Bapemperda digelar untuk mendengar argumentasi-argumentasi dari ICJ terkait pencegahan perkawinan anak, dimana saat ini masih tingginya perkawinan anak usia sekolah.
Ferry menjelaskan, selama ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi dampak dari perkawinan anak, dimana dampak nyata yang ditimbulkan akibat perkawinan anak adalah terjadinya putus sekolah.
Ketika anak putus sekolah akibat Perkawinan anak, salah satu penyumbang rendahnya Indeks Pembanguan Manusia (IPM). “Jadi ada korelasi antar putus sekolah dengan rendahnya IPM, dan dampak lain yakni menciptakan kemiskian struktural dan pengangguran,”ujar Ferry.
Bahkan menurutnya ICJ sudah melakukan penelitian sejak 2018 sampai 2021 di Kabupaten Bone dampak yang ditimbulkan atau diakibatkan perkawinan anak.
Olehnya itu ICJ mendorong DPRD Bone untuk membuat Peraturan Daerah yang bisa menjadi payung hukum menekan angka perkawinan anak yakni Perda Tentang Pencegahan Perkawinan anak, dan DPRD menyetuji dan menjadikan sebagai Ramperda inisiasi DPRD Bone.
Hal senada diungkapkan Ketua Bapemperda DPRD Bone Fahri Rusli, ada korelasi antara perkawinan anak dengan rendahnya IPM, dimana perkawinan anak menyebabkan putus sekolah, meningkatnya angka pengannguran dan tentu menciptakan kemiskinan baru.
“Jadi jelas ada korelasi antara perkawinan anak dengan rendahnya Indeks Pembanguan Manusia, karena perkawinan anak menjadikan anaka putus sekolah, juga menciptakan pengangguran dan menciptakan kemiskinan baru,”tutup Politisi Partai Gerindra ini. (Andi Basri)
Komentar